Penafian
Artikel ini mungkin berisi materi berhak cipta, yang penggunaannya mungkin tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta. Materi ini disediakan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan. Materi yang terdapat dalam situs web Astra Agro didistribusikan tanpa mencari keuntungan. Jika Anda tertarik untuk menggunakan materi yang memiliki hak cipta dari materi ini dengan alasan apapun yang melampaui ‘penggunaan wajar’, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari sumber aslinya.
Peran sawit dalam ekonomi Indonesia sudah terasa dan jelas. PSR itu penting agar produksi dan produktivitas sawit masyarakat meningkat.
Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah mengajak semua pihak untuk menjaga keberlanjutan sawit, karena saat ini komoditas perkebunan menjadi kebanggaan Indonesia.
“Saat ini hampir sebagian perkebunan rakyat dari komoditas perkebunan, seperti teh, karet, tebu, kelapa dalam, dan lainnya telah turun. Komoditas tersebut sudah tua, kurus dan tidak berbuah lagi seperti kelapa dalam dan lainnya. Hanya sawit yang saat ini masih eksis dan perlu dijaga keberlanjutannya,” ujar Andi Nur Alam Syah dalam workshop PTPN untuk sawit rakyat, di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa untuk memastikan keberlanjutan sawit sangat penting mengatur tata kelola dan regulasinya. Saat ini pihaknya berkomitmen menata hal itu.
“Saat ini lahan sawit kita ada, kebun ada dan petani ada. Hanya saja perlu ditata dan regulasinya harus lebih efisien dan mudah,” ujar dia pula.
Menurutnya, hadirnya program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) untuk keberlanjutan sawit itu harus didukung semua pihak. Hal itu karena dengan PSR bisa mendorong peningkatan produktivitas sawit swadaya dan diharapkan produktivitasnya sama dengan milik sawit inti perusahaan.
“Peran sawit dalam ekonomi Indonesia sudah terasa dan jelas. PSR itu penting agar produksi dan produktivitas sawit masyarakat meningkat,” kata dia lagi.
Hanya saja, kata dia pula, terkait bantuan untuk penerima PSR masih perlu ditata dan regulasinya diatur kembali. Untuk itulah peraturan pertanian dan peraturan presiden yang tengah disusun menjadi hal penting.
“Soal penataan, SDM, ISPO, PSR, dan lainnya di atur melalui regulasi. Ini harus dipermudah semua. Kita harapkan ini menjadi solusi, sehingga di lapangan soal realisasi PSR tidak lagi terbentur dan lambat karena aturan. Kita minta juga dalam aturan tersebut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki peranan dalam hal anggaran. Kita ada dana dan itu harus dimanfaatkan semua,” kata dia pula.
Sumber: Antaranews.com
