Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG) tidak hanya mencerminkan bahwa Perseroan telah mematuhi ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, bagi Perseroan, implementasi GCG sama halnya dengan komitmen terhadap visi dan misi Perseroan yang berperan sebagai landasan dalam membangun dan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan.



GCG juga mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (stakeholders) terutama antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Selain memastikan bahwa Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha dengan baik, GCG juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa Perseroan telah menerapkan perilaku bisnis yang sehat, tidak hanya menguntungkan secara bisnis tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.


Semenjak PT Astra Agro Lestari Tbk menjadi perusahaan publik di Indonesia pada tahun 1997, GCG telah menjadi salah satu elemen penting bagi Perseroan di dalam mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan dan juga menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional. Perseroan memiliki komitmen untuk terlibat dalam pertumbuhan Indonesia dengan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam hal implementasi GCG.


Rapat Umum Pemegang Saham

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS mempunyai peran penting di dalam suatu perusahaan. Melalui RUPS, para pemegang saham mengambil keputusan-keputusan penting terkait dengan perusahaan, diantaranya mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui Laporan Tahunan, serta menyetujui pengambilan keputusan strategis terkait aksi korporasi yang diajukan Direksi. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris maupun Direksi.

Pada tanggal 11 April 2016, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan keputusan-keputusan berikut:

I
Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

a.
Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tertanggal 20 Februari 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;

b.
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

c.(1)Memberikan wewenang kepada dan oleh karenanya menetapkan bahwa Dewan Komisaris Perseroan berwenang baik secara langsung atau melalui kewenangan yang dimiliki oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.


(2)Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikan honorarium maksimum sejumlah Rp 2.500.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang pertama setelah tanggal Rapat ini, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

d.

Memberi wewenang kepada Direksi untuk:



(1)Menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016; dan


(2)Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut.


II
Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:

Menyetujui Penawaran Umum Terbatas Perseroan, yang meliputi:

a.
Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 450.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 500,- setiap saham.

b.
Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan. Sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, maka memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk membuat serta menandatangani akta notariil sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan seperti tersebut diatas guna disesuaikan dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas Perseroan serta melakukan tindakan lain yang diperlukan yang terkait dengan urusan tersebut.

c.
Penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna mengatur dan menetapkan pelaksanaan keputusan RUPSLB terkait Penawaran Umum Terbatas Perseroan termasuk perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD dan menyatakan jumlah saham dalam simpanan yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.
-->
    1. Delegate authority to the Board of Commissioners to regulate and define the implementation of the EGMS resolution related to the Limited Public Offering of the Company, including the amendment of Article 4, paragraph 2 of the Articles of Association of the Company subsequent to the implementation of Limited Public Offering of the Company in order to increase capital by providing rights issue, and state the number of shares in reserve that has actually been issued in the context of Limited Public Offering of the Company in pursuance of a capital increase by providing rights issue.


Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 



Pada tahun 2015, Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Dewan Komisaris yang mengatur mengenai landasan hukum pembentukan dan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berikut dengan nilai-nilai, uraian tugas dan tanggung jawab serta wewenang, prosedur rapat dan pengambilan keputusan maupun pelaporan dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris. Piagam Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dan berlaku sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris Perseroan serta merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perseroan.


Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris Perseroan:

  1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
  2. Dewan Komisaris wajib menelaah dan berhak memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi. 

  3. Mengadakan rapat secara berkala untuk membahas kinerja Perseroan yang terkait dengan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Perseroan. 

  4. Dewan Komisaris memiliki hak untuk memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan Perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka dan Dewan Komisaris juga berhak meminta semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan dari Direksi sebagaimana yang diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka. 
  5. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi harus meminta persetujuan dari Dewan Komisaris apabila hendak melakukan tindakan tertentu.


Sesuai dengan RUPS pada tanggal 14 April 2015, Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari lima orang, dua di antaranya adalah Komisaris Independen. Penunjukan dan pemberhentian anggota diputuskan di dalam RUPS. Susunan Dewan Komisaris untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris 
: Prijono Sugiarto
Wakil Presiden Komisaris
: Chiew Sin Cheok
Komisaris
: Johannes Loman
Komisaris Independen
: Anugerah Pekerti
Komisaris Independen
: Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat

Dewan Komisaris menyampaikan pertanggungjawaban atas pengawasan dalam pengurusan Perseroan di depan RUPS pada tanggal 11 April 2016. Hingga akhir tahun buku 2016 yang masih dalam periode masa jabatannya, Dewan Komisaris Perseroan telah menyelenggarakan 6 kali rapat Dewan Komisaris untuk membahas kinerja Perseroan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan untuk periode tahun buku yang bersangkutan. Dalam setiap rapat tersebut, Dewan Komisaris juga mengundang Direksi dan Komite Audit Perseroan.


Dewan Komisaris mengadakan rapat berkala untuk membahas kinerja Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari setengah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili pada saat rapat. Dewan Komisaris dan anggotanya memiliki akses penuh terhadap semua informasi yang berkaitan dengan Perseroan.


Dewan Komisaris dapat melakukan komunikasi di antara anggotanya atau dengan organ Perseroan lainnya termasuk mengambil keputusan, dengan atau tanpa mengadakan rapat. Tanpa mengesampingkan ketentuan Hukum Pasar Modal mengenai kewajiban penyelenggaran rapat Dewan Komisaris secara berkala, maka rapat Dewan Komisaris akan diselenggarakan menurut prosedur serta ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini, dengan minimal satu kali setiap dua bulan. Pada setiap akhir periode kuartal, Dewan Komisaris akan mengadakan Rapat bersama-sama dengan Direksi untuk menelaah kinerja Perseroan untuk periode kuartal yang bersangkutan.


Selama tahun buku berjalan, pelaksanaan tugas Dewan Komisaris telah didukung oleh dua Komite yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Kedua komite tersebut telah membantu Dewan Komisaris di setiap pengambilan keputusan yang berdampak bagi Perseroan.


Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan visi, misi dan strategi Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.


Pada tahun 2015, Direksi telah menetapkan Piagam Direksi yang mengatur mengenai landasan hukum pembentukan dan pelaksanaan tugas Direksi berikut dengan nilai- nilai, uraian tugas dan tanggung jawab serta wewenang, prosedur rapat dan pengambilan keputusan maupun pelaporan dan pertanggungjawaban Direksi.


Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari Direksi Perseroan:

  1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
  2. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

  3. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang juga memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan dimintakan persetujuannya. 

  4. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. 

  5. Direksi menyampaikan pertanggungjawaban kepada RUPS mengenai kinerja Perseroan hingga akhir tahun buku Perseroan dan wajib memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan pemegang saham dalam RUPS. 


Selama tahun buku berjalan, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur
: Widya Wiryawan
Direktur
: Bambang Palgoenadi
Direktur
: Joko Supriyono
Direktur
: Jamal Abdul Nasser
Direktur
: Juddy Arianto
Direktur Independen
: Rudy

Rapat Direksi diadakan secara berkala. Kebijakan tersebut merupakan pemenuhan dari persyaratan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, yang dalam implementasinya rapat Direksi dilakukan secara mingguan dan telah dilakukan sebanyak 32 kali selama tahun 2016.


Untuk memenuhi peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (Peraturan BEI No. I-A), maka RUPS telah menetapkan Rudy sebagai Direktur Independen.


Pada tahun 2015, Direksi telah menetapkan Piagam Direksi yang ditetapkan dan berlaku sebagai pedoman bagi Direksi Perseroan, yang mana Piagam tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perseroan. Piagam ini mencakup tentang nilai-nilai, uraian tugas dan tanggung jawab serta wewenang, prosedur rapat dan pengambilan keputusan maupun pelaporan dan pertanggungjawaban Direksi.


Sepanjang tahun 2016, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, Direksi didukung oleh dua Komite yakni Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Kedua komite tersebut telah membantu Direksi dalam hal pengambilan keputusan bagi Perseroan.



Komite Audit

Komite Audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berlandaskan pada Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari tiga orang dan salah satu di antaranya berasal dari Komisaris Independen Perseroan yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit. Masa jabatan Komite Audit adalah 2 tahun.


Fungsi utama dari Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Perseroan. Komite Audit secara berkala mengadakan rapat dengan Direksi dan jajarannya untuk mengevaluasi kinerja Perseroan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi dalam setiap rapat Dewan Komisaris yang diadakan secara berkala. Laporan mengenai pertanggungjawaban Komite Audit akan diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Komite Audit.


Pada tahun 2016, Dewan Komisaris telah menetapkan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua: Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat
Anggota
: Juliani Eliza Syaftari

Anggota
: Ratna Wardhani

Pada tahun 2016, Komite Audit Perseroan telah menetapkan Piagam Komite Audit yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Komite Audit Perseroan. Sepanjang tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, terutama dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perseroan.


Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berlandaskan pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.


Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari tiga orang dan salah satu di antaranya berasal dari Komisaris Independen Perseroan yang merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 2 tahun.


Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan mengenai pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi akan diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi.


Pada tahun 2016, Dewan Komisaris telah menetapkan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:


Ketua : Anugerah Pekerti
Anggota
: Prijono Sugiarto
Anggota
: Mariana Kokasih

Pada tahun 2016 Komite Nominasi dan Remunerasi telah menetapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sepanjang tahun 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta melakukan pengawasan secara independen terhadap kinerja Perseroan.


Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan adalah salah satu fungsi di dalam Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal yaitu otoritas pasar modal, otoritas bursa efek, investor dan publik. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan.


Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup tugas-tugas Perseroan, hubungan investor dan masyarakat:

  1. Bertindak selaku wakil Perseroan dalam hubungannya 
dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengkomunikasikan kegiatan Perseroan terutama terkait dengan keterbukaan informasi.
  2. Mengendalikan pengelolaan strategi komunikasi eksternal dan internal dengan segenap pemangku kepentingan untuk menyampaikan berita dari Perseroan secara terbuka dan bertanggung jawab serta membangun citra positif Perseroan.
  3. Memastikan pemenuhan kepatuhan Perseroan terhadap perundangan di bidang pasar modal dan 
UUPT maupun undang-undang yang terkait dengan 
usaha Perseroan.
  4. Memantau perkembangan dan perubahan peraturan yang terkait di bidang pasar modal dan UUPT maupun undang-undang yang terkait dengan usaha Perseroan,
 serta memberikan rekomendasi dan masukan kepada 
Direksi mengenai dampak dari perubahan-perubahan tersebut terhadap Perseroan serta pelaksanaannya dalam lingkungan Perseroan.
  5. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG.

Sekretaris Perusahaan Perseroan dijabat oleh Rudy yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.


Audit Internal

Audit Internal bertanggung jawab kepada Direksi untuk membantu mengevaluasi semua kegiatan usaha Perseroan. Audit Internal juga membantu Direksi untuk memastikan bahwa telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di dalam setiap aspek di dalam tubuh Perseroan. Audit Internal membantu Direksi dalam melaksanakan usaha Perseroan secara efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja yang telah dicapai.


Sesuai dengan keputusan dari Ketua Bapepam-LK No. KEP/496/BL/2008, Audit Internal harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagam Audit Internal yang mengatur sistem kerja Audit Internal. Audit Internal harus melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada metode audit berbasis risiko. Metode audit ini menuntut pengujian sistem kontrol internal, efisiensi dan efektifitas operasi usaha Perseroan, serta kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.


Audit Internal adalah mitra dari Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan lainnya sehingga Perseroan bisa mencapai tujuan. Secara berkala, Audit Internal melaksanakan pertemuan secara rutin dengan Komite Audit dan melaksanakan diskusi dengan semua divisi terkait. Tujuannya adalah meninjau dan menginformasikan hasil temuan tim Audit Internal serta rekomendasi langkah-langkah perbaikan sehingga mendukung peningkatan kinerja Perseroan. Pada tahun 2016, telah menetapkan Piagam Audit Internal sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.


Manajemen Risiko

Perseroan yang usaha utamanya adalah perkebunan kelapa sawit selalu menghadapi sejumlah risiko bisnis, yang sebagian besar di antaranya adalah risiko eksternal dan di luar kendali Perseroan. Risiko usaha yang dihadapi Perseroan sesuai dengan karakteristik risiko sektor komoditas, salah satunya adalah fluktuasi harga.


Perseroan menganalisis semua potensi risiko untuk kemudian merumuskan strategi pengendalian atau manajemen risiko. Tujuan dari penerapan manajemen risiko adalah:

  1. Penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan manajemen mengenai potensi risiko yang dihadapi Perseroan. 

  2. Informasi yang tersedia dijadikan dasar bagi Direksi dalam mengambil keputusan-keputusan terkait dengan sasaran operasional Perseroan. 

  3. Penilaian risiko yang melekat dalam setiap aspek usaha Perseroan. 

  4. Pelaksanaan manajemen risiko juga menjadi pedoman bagi Komite Audit untuk menjalankan tugas mereka untuk mengevaluasi dan menilai tata kelola Perseroan.


Profil Risiko

Berikut adalah sejumlah risiko yang berpotensi mempengaruhi operasi bisnis Perseroan: 

1.
Risiko Harga Komoditi

Fluktuasi harga karena naik turunnya permintaan dan penawaran di pasar internasional merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bisnis kelapa sawit. Semakin tinggi harga, maka akan semakin tinggi keuntungan Peseroan. Namun sebaliknya, semakin rendah harga, semakin rendah keuntungan dan berpotensi akan mengakibatkan kerugian lebih besar.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Perseroan harus memastikan agar minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang dihasilkan berkualitas lebih tinggi dengan biaya produksi rendah sehingga bisa mempertahankan daya saing di pasar sepanjang tahun.

2.
Risiko Keuangan

Risiko keuangan dapat diakibatkan oleh fluktuasi harga
 pada pasar internasional dan fluktuasi kurs mata 
uang. Tapi Perseroan dan entitas-entitas anaknya mempunyai kondisi likuiditas yang sangat baik, yang 
bisa mendukung rencana kerja dan dapat menopang Perseroan terhadap kemungkinan fluktuasi harga dan kurs di pasar. Selain itu, perbankan siap untuk memberikan fasilitas pendanaan bagi Perseroan.

3.
Risiko Operasional

Risiko operasional terkait dengan pengelolaan biaya
tenaga kerja dan pemupukan. Seperti diketahui,
biaya tenaga kerja dan pemupukan merupakan dua komponen biaya terbesar dari total keseluruhan biaya pemeliharaan. Risiko operasional diantisipasi dengan proses pemeliharaan tanaman yang lebih efisien, serta peningkatan produktifitas sumber daya manusia dengan melakukan mekanisasi dan otomasi. 
. 


4.
Risiko Hukum dan Kebijakan

Sebagai perusahaan yang bergerak di dalam industri perkebunan kelapa sawit, Perseroan menghadapi
 risiko hukum dan kebijakan. Risiko hukum adalah 
risiko yang timbul sehubungan dengan pemenuhan aspek legalitas dalam entitas perkebunan yang dikelola Perseroan. Sedangkan, risiko kebijakan terkait dengan perubahan kebijakan di dalam industri kelapa sawit baik kebijakan dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah.

Risiko hukum juga tekait dengan hubungan antara Perseroan dengan masyarakat di sekitar perkebunan Perseroan. Untuk menjaga hubungan yang harmonis antara Perseroan dengan masyarakat, Perseroan selalu memastikan bahwa kehadiran perkebunan Perseroan selalu memberikan manfaat timbal balik yang positif dengan masyarakat. Ini diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

5.
Risiko Bencana

Risiko bencana adalah risiko yang dihadapi oleh Perseroan akibat dari bencana alam seperti banjir,
 tanah longsor dan gempa bumi. Bencana alam dapat membawa risiko usaha bagi Perseroan. Karena itu, manajemen Perseroan telah merancang langkah- langkah pengurangan risiko bencana dan upaya mengantisipasi jika terjadi bencana alam.


Etika Bisnis

Etika bisnis adalah sistem nilai yang dijabarkan dari budaya perusahaan dan dianut oleh seluruh komponen di dalam Perseroan mulai Direksi, manajemen dan seluruh karyawan. Etika bisnis ini akan menjadi acuan bagi semua komponen di dalam Perseroan dalam hubungannya dengan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Termasuk ketika berhubungan dengan para pemangku kepentingan.


Perseroan selalu menegaskan komitmennya untuk senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis dengan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam implementasinya, Direksi serta jajaran manajemen dan seluruh karyawan selalu memastikan bahwa dalam setiap aspek di dalam usaha Perseroan tunduk pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang meliputi aspek transparansi, akuntabel, wajar, serta penuh tanggung jawab. Penerapan etika bisnis yang konsisten akan meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.


Perseroan dalam menerapkan etika bisnis juga menghindari terjadinya benturan kepentingan di dalam tubuh Perseroan mulai dari Direksi, jajaran manajemen, serta seluruh karyawan. Direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan juga dilarang menerima segala bentuk imbalan dari pihak lain baik yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung.


Perseroan juga secara konsisten dan terus-menerus mengkomunikasikan Standar Etika Bisnis dan juga nilai- nilai perusahaan kepada semua karyawan dan semua pemangku kepentingan. Sehingga Standar Etika Bisnis ini bisa dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku oleh seluruh komponen di dalam Perseroan.


Lembaga Profesional Pendukung Perseroan

Perseroan dan entitas anak menugaskan Lembaga Profesional Pendukung Perseroan untuk mendukung aktivitas bisnisnya, yang meliputi akuntan independen, penilai publik, aktuaris dan lembaga pemeringkat dengan total biaya sekitar Rp 12,6 miliar pada 2016.


Persaingan Usaha yang Sehat

Dalam kurun waktu tahun 2011, Perusahaan bersama dengan produsen CPO lainnya pernah menghadapi pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pemeriksaan terkait kecurigaan terjadinya praktik kartel di antara produsen CPO dan produsen minyak goreng. Tuduhan berdasarkan pada analisis KPPU terkait dengan tingginya harga minyak goreng selama 2010 sampai 2011.


Dalam persidangan di pengadilan, tuduhan dinyatakan tidak terbukti sama sekali. Kenyataannya Perusahaan tidak pernah melakukan praktik kartel untuk mengatur harga minyak CPO maupun minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng semata-mata dikarenakan tingginya permintaan, sementara pada saat bersamaan kapasitas produksi tidak bisa memenuhi permintaan pasar.


Para Pemangku Kepentingan

Keberlanjutan Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun dan membina hubungan dengan segenap pemangku kepentingan. Perusahaan telah melakukan mengidentifikasi pemangku kepentingan dan cara pendekatan kepada mereka untuk terus mempertahankan hubungan yang harmonis.