Tata Kelola Perusahaan

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sesuai dengan ketentuan perundangan dan peraturan lainnya yang berlaku di Republik Indonesia. Pelaksanaan GCG menjamin transparansi, akuntabilitas, etika bisnis dan komitmen untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan. GCG tidak saja dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban perundangan, lebih dari itu telah menjadi budaya perusahaan sesuai dengan visi dan misi Perseroan.


GCG juga akan memastikan bahwa kegiatan usaha Perseroan akan memberikan manfaat bukan saja kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan yang lain termasuk masyarakat yang berada di sekitar areal perkebunan kelapa sawit Perseroan. Pelaksanaan GCG juga menjamin kepatuhan Perseroan dalam melaksanakan tata kelola lingkungan yang baik dan berkelanjutan.


Pelaksanaan GCG sesuai dengan prinsip yang sejalan dengan visi dan misi Perseroan, menjadi tanggung jawab bersama mulai dari seluruh organ Perseroan dan seluruh karyawan Perseroan. Dengan demikian, pelaksanaan GCG akan menjamin keberlangsungan usaha Perseroan.


Rapat Umum Pemegang Saham

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan Anggaran Dasar. RUPS mempunyai peran penting di dalam suatu perusahaan. Melalui RUPS, para pemegang saham mengambil keputusan-keputusan penting terkait dengan perusahaan, diantaranya mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui Laporan Tahunan, serta menyetujui pengambilan keputusan strategis terkait aksi korporasi yang diajukan Direksi. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris maupun Direksi.


Pada tanggal 14 April 2015, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan yang menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tertanggal 20 Februari 2015 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.


II. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.503.695.000.000,- sebagai berikut:

a. (1) Sebesar Rp 716,- setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 244,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 28 Oktober 2014, sehingga sisanya sebesar Rp 472,- setiap saham yang dibayarkan pada tanggal 15 Mei 2015 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 April 2015 pukul 16.15 Waktu Indonesia bagian Barat.


(2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.






Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan pasar modal lainnya yang berlaku dan





b. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.


III. 1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto
Wakil Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok
Komisaris : Johannes Loman
Komisaris Independen : Anugerah Pekerti
Komisaris Independen : Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat


Direksi

Presiden Direktur : Widya Wiryawan
Direktur : Bambang Palgoenadi
Direktur : Joko Supriyono
Direktur : Juddy Arianto
Direktur : Jamal Abdul Nasser
Direktur Independen : Rudy


III.
2.
A.
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta


B. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp 1.900.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan, yang mulai berlaku terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2016 dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.


IV. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 14 ayat (1) dan (5), Pasal 15 ayat (6) dan (8), Pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (10) dan Pasal 29 dalam Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.


V. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

1. Menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015; dan

2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor akuntan publik tersebut.


alt

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Astra Agro Lestari Tbk pada tanggal 14 April 2015, Jakarta


Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.


Pada tahun 2015, Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Dewan Komisaris yang mengatur mengenai landasan hukum pembentukan dan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berikut dengan nilai-nilai, uraian tugas dan tanggung jawab serta wewenang, prosedur rapat dan pengambilan keputusan maupun pelaporan dan pertanggungjawaban Dewan Komisaris.


Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris Perseroan:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib menelaah dan berhak memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi.
3. Mengadakan rapat secara berkala untuk membahas kinerja Perseroan yang terkait dengan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Perseroan.
4. Dewan Komisaris memiliki hak untuk memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan Perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka dan Dewan Komisaris juga berhak meminta semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan dari Direksi sebagaimana yang diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
5. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dan komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.


Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi harus meminta persetujuan dari Dewan Komisaris apabila hendak melakukan tindakan tertentu.


Sesuai dengan RUPS pada tanggal 14 April 2015, Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari lima orang, dua di antaranya adalah Komisaris Independen. Penunjukan dan pemberhentian anggota diputuskan di dalam RUPS.


Dewan Komisaris menyampaikan pertanggungjawaban atas pengawasan dalam pengurusan Perseroan di depan RUPS pada tanggal 14 April 2015. Hingga akhir masa jabatannya Dewan Komisaris Perseroan telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat Dewan Komisaris untuk membahas kinerja Perseroan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan untuk periode tahun buku yang bersangkutan. Dalam setiap rapat tersebut, Dewan Komisaris juga mengundang Direksi dan Komite Audit Perseroan.


Dewan Komisaris mengadakan rapat berkala untuk membahas kinerja Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari setengah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili pada saat rapat. Dewan Komisaris dan anggotanya memiliki akses penuh terhadap semua informasi yang berkaitan dengan Perseroan.


Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan visi, misi dan strategi Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.


Pada tahun 2015, Direksi telah menetapkan Piagam Direksi yang mengatur mengenai landasan hukum pembentukan dan pelaksanaan tugas Direksi berikut dengan nilai-nilai, uraian tugas dan tanggung jawab serta wewenang, prosedur rapat dan pengambilan keputusan maupun pelaporan dan pertanggungjawaban Direksi.


Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari Direksi Perseroan:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang juga memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan dimintakan persetujuannya.
4. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
5. Direksi menyampaikan pertanggungjawaban kepada RUPS mengenai kinerja Perseroan hingga akhir tahun buku Perseroan dan wajib memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan pemegang saham dalam RUPS.


Rapat Direksi diadakan secara berkala. Kebijakan tersebut merupakan pemenuhan dari persyaratan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, yang dalam implementasinya rapat Direksi dilakukan secara mingguan dan telah dilakukan sebanyak 38 kali selama tahun 2015.


Untuk memenuhi peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (Peraturan BEI No. I-A), maka RUPS telah menetapkan Rudy sebagai Direktur Independen.


Komite Audit

Komite Audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berlandaskan pada Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari tiga orang dan salah satu di antaranya berasal dari Komisaris Independen Perseroan yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit. Masa jabatan Komite Audit adalah 2 tahun.


Fungsi utama dari Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Perseroan. Komite Audit secara berkala mengadakan rapat dengan Direksi dan jajarannya untuk mengevaluasi kinerja Perseroan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi dalam setiap rapat Dewan Komisaris yang diadakan secara berkala. Laporan mengenai pertanggungjawaban Komite Audit akan diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Komite Audit.


Pada tahun 2015, Dewan Komisaris telah menetapkan susunan Komite Audit sebagai berikut :

Ketua Komite : Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat
Anggota Komite : Juliani Eliza Syaftari
Anggota Komite : Ratna Wardhani


Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berlandaskan pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.


Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari tiga orang dan salah satu di antaranya berasal dari Komisaris Independen Perseroan yang merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 2 tahun.


Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan mengenai pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi akan diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi.


Pada tahun 2015, Dewan Komisaris telah menetapkan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua Komite : Anugerah Pekerti
Anggota Komite : Prijono Sugiarto
Anggota Komite : Kokasih Mariana


Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan adalah salah satu fungsi di dalam Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal yaitu otoritas pasar modal, otoritas bursa efek, investor dan publik. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan.


Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup tugas-tugas Perseroan, hubungan investor dan masyarakat:

1. Bertindak selaku wakil Perseroan dalam hubungannya dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengkomunikasikan kegiatan Perseroan terutama terkait dengan keterbukaan informasi.
2. Mengendalikan pengelolaan strategi komunikasi eksternal dan internal dengan segenap pemangku kepentingan untuk menyampaikan berita dari Perseroan secara terbuka dan bertanggung jawab serta membangun citra positif Perseroan.
3. Memastikan pemenuhan kepatuhan Perseroan terhadap perundangan di bidang pasar modal dan UUPT maupun undang-undang yang terkait dengan usaha Perseroan.
4. Memantau perkembangan dan perubahan peraturan yang terkait di bidang pasar modal dan UUPT maupun undang-undang yang terkait dengan usaha Perseroan, serta memberikan rekomendasi dan masukan kepada Direksi mengenai dampak dari perubahan-perubahan tersebut terhadap Perseroan serta pelaksanaannya dalam lingkungan Perseroan.
5. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG.

Sekretaris Perusahaan Perseroan dijabat oleh Rudy yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.


Audit Internal

Audit Internal bertanggung jawab kepada Direksi untuk membantu mengevaluasi semua kegiatan usaha Perseroan. Audit Internal juga membantu Direksi untuk memastikan bahwa telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di dalam setiap aspek di dalam tubuh Perseroan. Audit Internal membantu Direksi dalam melaksanakan usaha Perseroan secara efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja yang telah dicapai.


Sesuai dengan keputusan dari Ketua Bapepam-LK No. KEP/496/BL/2008, Audit Internal harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagam Audit Internal yang mengatur sistem kerja Audit Internal. Audit Internal harus melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada metode audit berbasis risiko. Metode audit ini menuntut pengujian sistem kontrol internal, efisiensi dan efektifitas operasi usaha Perseroan, serta kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.


Audit Internal adalah mitra dari Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan lainnya sehingga Perseroan bisa mencapai tujuan. Secara berkala, Audit Internal melaksanakan pertemuan secara rutin dengan Komite Audit dan melaksanakan diskusi dengan semua divisi terkait. Tujuannya adalah meninjau dan menginformasikan hasil temuan tim Audit Internal serta rekomendasi langkah-langkah perbaikan sehingga mendukung peningkatan kinerja Perseroan.


Manajemen Risiko

Perseroan yang usaha utamanya adalah perkebunan kelapa sawit selalu menghadapi sejumlah risiko bisnis, yang sebagian besar di antaranya adalah risiko eksternal dan di luar kendali Perseroan. Risiko usaha yang dihadapi Perseroan sesuai dengan karakteristik risiko sektor komoditas, salah satunya adalah fluktuasi harga.


Perseroan menganalisis semua potensi risiko untuk kemudian merumuskan strategi pengendalian atau manajemen risiko. Tujuan dari penerapan manajemen risiko adalah:

1. Penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan manajemen mengenai potensi risiko yang dihadapi Perseroan.
2. Informasi yang tersedia dijadikan dasar bagi Direksi dalam mengambil keputusan-keputusan terkait dengan sasaran operasional Perseroan.
3. Penilaian risiko yang melekat dalam setiap aspek usaha Perseroan.
4. Pelaksanaan manajemen risiko juga menjadi pedoman bagi Komite Audit untuk menjalankan tugas mereka untuk mengevaluasi dan menilai tata kelola Perseroan.


Profil Risiko

Berikut adalah sejumlah risiko yang berpotensi mempengaruhi operasi bisnis Perseroan:


1. Risiko Harga Komoditi

Bisnis kelapa sawit selalu dipengaruhi fluktuasi harga karena naik turunnya permintaan dan penawaran di pasar internasional. Semakin tinggi harga, maka akan semakin tinggi keuntungan Peseroan. Namun sebaliknya, semakin rendah harga, semakin rendah keuntungan dan berpotensi akan mengakibatkan kerugian lebih besar.


Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Perseroan harus memastikan agar minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang dihasilkan berkualitas lebih tinggi dengan biaya produksi rendah sehingga bisa mempertahankan daya saing di pasar sepanjang tahun.


2. Risiko Keuangan

Risiko keuangan dapat diakibatkan oleh fluktuasi harga pada pasar internasional dan fluktuasi kurs mata uang. Tapi Perseroan dan entitas-entitas anaknya mempunyai kondisi likuiditas yang sangat baik, yang bisa mendukung rencana kerja dan dapat menopang Perseroan terhadap kemungkinan fluktuasi harga dan kurs di pasar. Selain itu, perbankan siap untuk memberikan fasilitas pendanaan bagi Perseroan.


3. Risiko Operasional

Risiko operasional terkait dengan pengelolaan biaya tenaga kerja dan pemupukan. Seperti diketahui, biaya tenaga kerja dan pemupukan merupakan dua komponen biaya terbesar dari total keseluruhan biaya pemeliharaan. Risiko operasional diantisipasi dengan proses pemeliharaan tanaman yang lebih efisien, serta peningkatan produktifitas sumber daya manusia dengan melakukan mekanisasi dan otomasi.


4. Risiko Hukum dan Kebijakan

Sebagai perusahaan yang bergerak di dalam industri perkebunan kelapa sawit, Perseroan menghadapi risiko hukum dan kebijakan. Risiko hukum adalah risiko yang timbul sehubungan dengan pemenuhan aspek legalitas dalam entitas perkebunan yang dikelola Perseroan. Sedangkan, risiko kebijakan terkait dengan perubahan kebijakan di dalam industri kelapa sawit baik kebijakan dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah.


Risiko hukum juga tekait dengan hubungan antara Perseroan dengan masyarakat di sekitar perkebunan Perseroan. Untuk menjaga hubungan yang harmonis antara Perseroan dengan masyarakat, Perseroan selalu memastikan bahwa kehadiran perkebunan Perseroan selalu memberikan manfaat timbal balik yang positif dengan masyarakat. Ini diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.


5. Risiko Bencana

Risiko bencana adalah risiko yang dihadapi oleh Perseroan akibat dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan gempa bumi. Bencana alam dapat membawa risiko usaha bagi Perseroan. Karena itu, manajemen Perseroan telah merancang langkah-langkah pengurangan risiko bencana dan upaya mengantisipasi jika terjadi bencana alam.


Etika Bisnis

Etika bisnis adalah sistem nilai yang dijabarkan dari budaya perusahaan dan dianut oleh seluruh komponen di dalam Perseroan mulai Direksi, manajemen dan seluruh karyawan. Etika bisnis ini akan menjadi acuan bagi semua komponen di dalam Perseroan dalam hubungannya dengan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Termasuk ketika berhubungan dengan para pemangku kepentingan.


Perseroan selalu menegaskan komitmennya untuk senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis dengan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam implementasinya, Direksi serta jajaran manajemen dan seluruh karyawan selalu memastikan bahwa dalam setiap aspek di dalam usaha Perseroan tunduk pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang meliputi aspek transparansi, akuntabel, wajar, serta penuh tanggung jawab. Penerapan etika bisnis yang konsisten akan meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.


Perseroan dalam menerapkan etika bisnis juga menghindari terjadinya benturan kepentingan di dalam tubuh Perseroan mulai dari Direksi, jajaran manajemen, serta seluruh karyawan. Direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan juga dilarang menerima segala bentuk imbalan dari pihak lain baik yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung.


Perseroan juga secara konsisten dan terus-menerus mengkomunikasikan Standar Etika Bisnis dan juga nilai-nilai perusahaan kepada semua karyawan dan semua pemangku kepentingan. Sehingga Standar Etika Bisnis ini bisa dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku oleh seluruh komponen di dalam Perseroan.


Lembaga Profesional Pendukung Perseroan

Perseroan dan entitas anak menugaskan Lembaga Profesional Pendukung Perseroan untuk mendukung aktivitas bisnisnya, yang meliputi akuntan independen, aktuaris dan lembaga pemeringkat dengan total biaya sekitar Rp 11,3 miliar pada 2015


Persaingan Usaha yang Sehat

Dalam kurun waktu tahun 2011, Perusahaan bersama dengan produsen CPO lainnya pernah menghadapi pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pemeriksaan terkait kecurigaan terjadinya praktik kartel di antara produsen CPO dan produsen minyak goreng. Tuduhan berdasarkan pada analisis KPPU terkait dengan tingginya harga minyak goreng selama 2010 sampai 2011.

Dalam persidangan di pengadilan, tuduhan dinyatakan tidak terbukti sama sekali. Kenyataannya Perusahaan tidak pernah melakukan praktik kartel untuk mengatur harga minyak CPO maupun minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng semata-mata dikarenakan tingginya permintaan, sementara pada saat bersamaan kapasitas produksi tidak bisa memenuhi permintaan pasar.


Para Pemangku Kepentingan

Keberlanjutan Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun dan membina hubungan dengan segenap pemangku kepentingan. Perusahaan telah melakukan mengidentifikasi pemangku kepentingan dan cara pendekatan kepada mereka untuk terus mempertahankan hubungan yang harmonis.